Ketika Kabupaten Solok masih dipimpin Gamawan Fauzi, daerah ini sempat menuju “masa keemasan”. Kini, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih, Syamsu Rahim dan Desra Ediwan AT bertekad untuk menapak jejak dan menjadi perpanjangan tangan Gamawan Fauzi untuk membangun Kabupaten Solok ke arah yang lebih maju.
Setidaknya, tekad itu pernah disampaikan Syamsu Rahim dan Desra Ediwan Anan Tanur beberapa waktu lalu. Yang pasti dari nurani Syamsu Rahim jelas terlihat keinginannya untuk melanjutkan pembangunan sebuah pemerintahan yang efisien. Yaitu pemerintahan yang melayani, mengayomi, mensejahterakan masyarakat. Sealain itu jauh dari korupsi, dan tidak menyalah gunakan wewenang. Intinya akan menempatkan diri sebagai pemimpin bukan penguasa.
Tekad itu dibulatkan oleh pasangan Syamsu Rahim dan Desra Ediwan Anan Tanur, dengan mengangkat motto ; “komitmen tiada henti menegakkan pemerintahan yang baik. Ini dilakukannya adalah untuk menegakkan pemerintahan yang baik dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan taat hukum.
Yang pasti, sejak resmi dilantik menjadi Bupati Solok pada Senin, 2 Agustus 2010 lalu, Drs H Syamsu Rahim MM yang berpasangan dengan Desra Ediwan Anan Tanur, bertekad untuk mengabdi sepenuh hati bagi rakyat Kabupaten Solok. Jujur diakui, hampir dipastikan Syamsu Rahim akan dihadang dengan tugas pemerintahan yang berat. Pembenahan sistem pemerintahan yang yang terpengaruh dari sebuah proses demokrasi. Untuk itu pasangan SR - Desra mempunyai jangkauan visi yang kuat dan mampu menjadi pemimpin yang bijak demi kelangsungan pembangnan daerah.
Untuk mengatasi kerja yang tak ringan itu, langkah awal SR – Desra adalah memperbaiki birokrasi yang dimulai dari perbaikan organisasi, dengan melaksanakan organisasi dan regulasi.
Polesan tangan dingin duet SR-DESRA yang telah mendapat kepercayaan rakyat begitu menjadi harapan besar rakyat untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dengan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari seluruh jajaran. Semoga SR – Desra mampu membawa masyarakat dan Kabupaten Solok kea rah yang dicita-citakan.
Pria kelahiran Paninjauan, Kabupaten Solok, 6 Maret 1956 ini, juga bertekad mengangkat masyarakat Kabupaten Solok ke tempat yang lebih mulia, bahagia dan sejahtera. Apalagi jalan menuju itu kini semakin terbuka, salah satunya melalui Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) gagasan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono yang mulai bergulir di wilayahnya sejak Oktober 2011 lalu.
Keberadaan Posdaya sebagai forum silaturahmi dan komunikasi masyarakat, ternyata kian dirasakan manfaatnya dalam upaya pendekatan pemberdayaan keluarga guna mengentaskan kemiskinan.
Langkah ini, juga dalam rangka menjawab sekaligus merealisasikan Intruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang pembangunan berkeadilan yang pro rakyat yang diamanatkan kepada seluruh pemimpin kepala daerah. Bahkan upaya ini sekaligus dalam rangka mempercepat pencapaian target-target dan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015.
Syamsu Rahim mengakui, program Posdaya ini telah mampu memberikan pencerahan baru, dalam upaya mengembalikan jati diri sifat masyarakat Indonesia yang peduli terhadap sesama, lebih mengedepankan pendekatan pemberdayaan keluarga, menyentuh bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, kelestarian lingkungan, sosial budaya dan agama.
Kata mantan Ketua DPRD Kota Sawahlunto yang menjabat dua periode 1999-2004 dan 2004-2009 ini, Posdaya ternyata sejalan dengan Tungku Tigo Sajarangan Tigo Tali Sapilin (kegiatan silaturahmi dari tiga kelompok masyarakat adat tanah Minang yaitu dari sisi cerdik pandai seperti perguruan tinggi, sisi kekuasaan seperti pemerintah daerah dan dari unsur masyarakat dalam rangka menyegarkan kembali sifat gotong royong dan peduli terhadap sesama anak bangsa, red), yang secara intensif digalakkan kembali Pemkab Solok pada 2011, setelah sekian lama hampir luntur di masyarakat Sumatera Barat.
Oleh karena itu, ujar pria lulusan APDN Bukittinggi tahun 1981 ini, untuk memperkokoh implementasi babaliak banagari dan babaliak ka surau, Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Musyawarah Tali Tigo Sapilin-Tungku Tigo Sajarangan (MTTS-TTS), di 74 nagari.
“Dengan MTTS-TTS, elemen-elemen masyarakat yang ada di tingkat nagari seperti ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, cerdik pandai, pemerintah, pemuda, pengusaha dan unsur perantau dilibatkan, sehingga mereka akan lebih paham bagaimana sesungguhnya perkembangan negeri mereka sejauh ini. Dimana titik persoalannya terkuak, dan secara bersama-sama pula dicari solusi terbaik,” kata Syamsu Rahim.
Menurut Syamsu Rahim, tanpa bisa dipungkiri, berbagai fenomena yang terjadi itu di antaranya juga telah serta-merta berdampak terhadap iklim ekonomi masyarakat, kesadaran akan cinta lingkungan, pelestarian nilai-nilai adat dan budaya, agama, kesadaran masyarakat taat hukum melemah, serta masalah lainnya.
Bahkan kata Syamsu Rahim, tidak sedikit pula perselisihan antar kaum, maupun sesama kaum sendiri, malah berbuntut konflik berkepanjangan, hingga akhirnya berujung pada kasus perdata ke Pengadilan Negeri (PN).
“Padahal semestinya setiap masalah yang terjadi di dalam nagari dapat diselesaikan secara musyawarah, benang kusut dapat diurai dilembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat, bukan ke jalur hukum seperti waktu yang sudah-sudah,” ungkap Syamsu Rahim.
Kata Syamsu Rahim, dahulunya di Minangkabau, termasuk di Solok, hampir semua persoalan dapat terselesaikan di tingkat bawah dengan mencacu pada peraturan nagari dan hukum adat, ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, cerdik pandai pun berfungsi sesuai perannya, negeri terasa aman sentosa.
Oleh sebab itu, Pemkab Solok di bawah kepemimpinan Syamsu Rahim, berupaya menghidupkan kembali Musyawarah Tali Tigo Sapilin-Tungku Tigo Sajarangan (MTTS-TTS), di 74 nagari yang ada di Kabupaten Solok. (Cia/Osm)
0 komentar:
Posting Komentar