Sumbar Membutuhkan Banyak Dana

Pembangunan daerah Sumatera Barat didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Untuk memacu pembangunan itu, Pemprov Sumbar butuh banyak dana.

Untuk memperbaiki sekitar 121.030 hektare jaringan irigasi yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota se-Sumbar, sedikitnya pemprov butuh anggaran sebesar Rp228,4 miliar.
Kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, anggaran itu akan dipergunakan untuk memperbaiki jaringan irigasi yang ada di Sumbar. Proyek perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi itu akan dilaksanakan dalam periode 2011-2015 dengan target 24.206 ha per tahun.

“Pemprov Sumbar juga menjadwalkan perbaikan jaringan irigasi rawa untuk mengairi 250 ha lahan pertanian. Anggaran proyek-proyek itu akan dialokasikan dari APBN, terhitung mulai tahun ini hingga 2015,” jelas Irwan.
Sementara itu, untuk memacu peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastuktur Padang sebagai kota metropolitan selama pelaksanaan 2011-2015, Pemprov Sumbar membutuhkan anggaran mencapai Rp84,2 miliar.
“Untuk memacu pertumbuhan pembangunan infrastruktur Padang Kota Metropolitan itu, Pemprov Sumbar membutuhan dana sebesar Rp13,79 miliar pada 2011 dan Rp15,17 miliar di 2012,” kata Irwan Prayitno beberapa waktu lalu.
Kemudian kata Irwan, pada 2013 dibutuhkan tambahan anggaran Rp16,68 miliar, 2014 naik lagi dengan kebutuhan Rp18,35 miliar, sedangkan diakhir periode atau 2015 kebutuhan dana meningkat lagi menjadi Rp20,19 miliar.
“Dengan demikian, dalam lima tahun pelaksanaan kegiatan memacu peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastuktur Padang sebagai Kota Metropolitan, Pemprov Sumbar membutuhkan dana total Rp84,2 miliar,” terang Irwan Prayitno.
Sementara itu, di bagian lain Irwan Prayitno juga mengatakan bahwa untuk membiayai peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal yang ada di Sumbar dalam periode 2011-2015, Pemprov Sumbar membutuhkan dana mencapai Rp51,16 miliar.
Irwan Prayitno berharap, dalam lima tahun periode tersebut pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dapat ditingkatkan masing-masing lima persen setiap tahunnya.
Kata Irwan, untuk tahun 2011 dibutuhkan dana mencapai Rp8,38 miliar untuk membiayai pelaksanaan kegiatan untuk memacu pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.
Kemudian, di tahun 2012 pemprov juga membutuhkan dana untuk memacu pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal di Sumbar meningkat menjadi Rp9,21 miliar dan di 2013 kebutuhan kembali naik menjadi Rp10,14 miliar.
“Di tahun 2014 kebutuhan dana ini meningkat lagi menjadi Rp11,15 miliar dan 2015 dibutuhkan mencapai Rp12,26 miliar untuk membiayai program dan kegiatan untuk memacu pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal Sumbar,” ungkap Irwan Prayitno

DANA INFRASTRUKTUR MENGUAP
Beberapa waktu lalu masyarakat Sumbar disentakkan oleh sebuah berita yang cukup memiriskan. Dimana dana bantuan gempa bumi untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar sebesar Rp3,4 triliun dari Rp6,4 triliun menguap. Padahal, dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur berupa pembangunan 19 gedung perkantoran Pemprov Sumbar.
Konon, pada awalnya dana sebesar Rp6,4 triliun disebutkan ada dan terdapat dalam APBN. Namun, tiba-tiba dana itu tak ada lagi sama sekali. Sebuah realita yang memiriskan !
Seperti diketahui, dalam penggunaannya, sekitar Rp3 triliun untuk bantuan rumah masyarakat itu sudah turun dan telah disalurkan. Namun anehnya, ketika Pemprov Sumbar meminta sisanya (Rp3,4 triliun) guna membangun infrastruktur berupa pembangunan 19 gedung perkantoran Pemprov Sumbar, dana tersebut tidak ada.
Beberapa waktu lalu, realita itu pun diceritakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno usai bertemu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta.
Kata Irwan Prayitno, sebagai gubernur, dirinya meminta sisa dana tersebut dengan berbicara kepada Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Waktu itu, BNPB menyarankan untuk diminta kepada Menteri Keuangan,” kata Irwan.
Lebih jauh dikatakan oleh Irwan Prayitno, dirinya pun berupaya meminta Menkeu (saat itu dijabat oleh Sri Mulyani) dan kemudian ke Dirjen Anggaran serta meminta penjelasan kepada Badan Anggaran DPR.
Kata Irwan lagi, di Badan Anggaran DPR dikatakan bahwa dana tersebut sudah dimasukkan kembali ke Kemenkeu. Tak lama, datang surat dari Kementerian PU soal pembangunan gedung itu diserahkan pada kementerian masing-masing,” ungkap Irwan.
Melihat kenyataan itu, kata Irwan Prayitno, ia pun menyurati Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sebanyak dua kali dan direspon oleh Wakil Presiden. “Ternyata uangnya sudah tidak ada sama sekali,” kata Irwan.
Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Pemprov Sumbar itu, kata Irwan Prayitno, Dirjen Anggaran Kemenkeu meminta agar Pemda Sumbar membangun 19 gedung pemerintah melalui APBD.
“Dirjen Anggaran bilang pakai APBD saja, lalu saya jawab sama saja dengan mati berdiri. Mana ada dana provinsi untuk membangun itu. Sama sekali tidak ada,” ungkap mantan Ketua Komisi VIII DPR tersebut.
Kendati demikian, kata Irwan, ia akan terus berupaya agar pemerintah pusat mencairkan dana Rp3 triliun tersebut, dengan mengajukan usulan saat Musrenbangnas dua bulan lalu melalui kementerian dan lembaga terkait.
Irwan Prayitno mengatakan, dalam penanganan korban gempa 30 September 2099 itu, Pemprov Sumbar dalam waktu 3 bulan mampu menyelesaikannya secara tuntas. Bahkan mendapat penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) sebagai provinsi tercepat menyalurkan bantuan terhadap 154 ribu rumah dan memiliki track record terbaik dalam penanggulangan darurat.
Oleh karenaitu, sebagai mantan anggota DPR RI-Irwan Prayitno pun meminta kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD asal Sumatra Barat untuk bisa membantu pencairan dana bantuan gempa yang menguap itu.
“Saya mau konkrit, mohon kiranya kalau tidak ada keberatan, kekuatan kita di parlemen ini memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardjojo untuk mengatakan jangan kira Sumbar itu sudah selesai dari penanganan gempa bumi. Masih ada sekitar 50 ribu rumah masyarakat dan 19 gedung pemda yang masih rata dengan tanah dan pegawai kita semuanya berserakan,” kata Irwan Prayitno pada wartawan. (Os)