Penggunaan Anggaran di Sumbar Masih Rendah

Dari data yang ada dari kantor Gubernur Sumbar, menunjukkan realisasi anggaran fisik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Sumbar pada triwulan I jangka waktu Januari hingga April 2011, sebagian besar belum mencapai 30 persen. Ada apa ya?

Beberapa pengamat ekonomi memprediksi perekonomian Indonesia ditahun 2011 – 2014, diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 7,1 - 7,6 persen, jika partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur mencapai 50 persen dari apa yang dibutuhkan. 
Menurut para pengamat ekonomi ini, bila dilihat triwulan I/2010, gejala umum di Indonesia,  belanja modal pemerintah bergerak lambat.
Kenyatan ini tak hanya membuat Menko Perekonomian Hatta Radjasa yang pusing, namun beberapa gubernur di Indonesia juga ikutan pusing, termasuk Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
Irwan Prayitno menjadi pusing lantaran penggunaan anggaran di Sumbar ternyata masih sangat rendah, akibatnya ekonomi Sumbar pun bergerak lamban. Disebut-sebut, pertumbuhan ekonomi yang 6,5 persen pada periode yang sama, justru nyaris tak dipengaruhi invetsasi pemerintah.
Fakta itu pun disebut-sebut dibuktikan dengan data yang ada di kantor Gubernur Sumbar, yang menunjukkan realisasi anggaran fisik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Sumbar pada triwulan I, jangka waktu Januari hingga April 2011, sebagian besar belum mencapai 30 persen.
Dari data itu terlihat bahwa dari 43 SKPD di Sumbar, yang terdiri atas badan, biro dan dinas di lingkungan pemerintah provinsi, hanya ada 9 SKPD saja yang sudah mencapai realisasi anggaran fisik 30 persen. Sementara, sisanya masih di bawah 30 persen. Malah ada yang disebutkan di bawah 5 persen.
Usai rapat evaluasi dengan SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar, beberapa waktu lalu, Irwan Prayitno menyayangkan hal tersebut. Irwan Prayitno menyebutkan, seharusnya realisasi anggaran tiap-tiap SKPD pada triwulan I sudah mencapai 30 persen. Dengan demikian, pada triwulan ke II dan triwulan III, akan dapat terlaksana 100 persen.
Menurut Irwan Prayitno, belum tercapainya realisasi anggaran fisik 30 persen dikarenakan masalah SDM (sumber daya manusia) yang ada. Katanya, ada di beberapa SKPD pejabat esselon III tidak ahli dalam bidang yang dipimpin, akibatnya mereka kesulitan melakukan pengembangan dengan efektif.
“Beda halnya dengan pejabat esselon dua yang memang lebih mengatur masalah manajerial, sehingga tak terlalu menjadi masalah jika tidak tak ahli dalam bidang di SKPD masing-masing,” ungkap Irwan Prayitno pada wartawan.
Meski mengaku sedikit kecewa, namun Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tidak menyangkal ada kendala teknis yang dihadapi SKPD.
Akibatnya, SKPD bersangkutan  sulit untuk mencapai realisasi 30 persen anggaran fisik yang ada.
“Mungkin ini terkait tender yang tak bisa diselesaikan dalam jangka waktu sebentar,” ujar Irwan Prayitno pada wartawan.
Irwan Prayitno membeberkan, Pemprov Sumbar pun akan membantu SKPD untuk bisa maksimal merealisasi anggaran. “Masalah merealisasikan anggaran akan dilakukan bersama. Oleh sebab itu, kita akan genjot dan bergegas untuk merealisasikan anggaran itu,” beber Irwan.
Selain itu, Irwan Prayitno juga menegaskan, koordinasi antara pemprov dan SKPD, tekait realisasi anggaran terus dilakukan dalam rapat-rapat kecil.
Sementara Sekdaprov Sumbar-Ali Asmar, kepada wartawan juga menuturkan hal serupa. Katanya, masalah SDM menjadi hal penting untuk menjamin kesuksesan SKPD untuk bisa maksimal merealisasikan anggaran dan program. 
Menurut Ali Asmar, dalam pengembangan SDM ini akan dilakukan beberapa langkah, diantaranya ; realisasi program, pelatihan, bimbingan teknis (bintek) lokal hingga ditugaskan belajar ke lembaga dengan bidang yang sama di daerah lain.
Lebih jauh dikatakan Ali Asmar, sebanyak 9 SKPD yang telah mencapai realisasi anggaran 30 persen pada triwulan I, diantaranya ; Biro Humas dan Protokol 31,74 persen dari Rp3,7 miliar, Biro Pemerintahan dan Kependudukan dengan realisasi anggaran fisik 31,63 persen dari anggaran dana Rp6,7 miliar, Biro Organisasi 31 persen dari Rp3,3 miliar dan Biro Perekonomian 31,39 persen dari Rp2,2 miliar
Kemudian Bappeda 31 persen dari Rp22,1 miliar, Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan 31,78 persen dari Rp49,9 miliar, serta Dinas Perkebunan 31,78 persen dari Rp22,2 miliar.
Selanjutnya, Badan Pendidikan dan Pelatihan 33,50 persen dari Rp12,5 miliar serta Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 30,45 persen dari Rp6,9 miliar.
(Rangga)