Monumen PDRI Sewajarnya Dibangun di Bukittinggi

Monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sudah seharusnya dibangun di wilayah Bukittinggi, sebab kota ini merupakan tempat lahirnya pemerintahan pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara itu. Tugu-tugu tentang peristiwa PDRI dapat dibangun di daerah lain, tapi monumen sentralnya hendaknya dibangun di kota sanjai ini.
Kalau menurut saya, dari berbagai pendapat yang berkembang, tugu-tugu PDRI bisa saja dibangun di Halaban, Sumpur Kudus atau di tengah hutan. Namun, seperti Monumen Yogya Kembali, monumen sentral PDRI harus dibangun di Bukittinggi ini.
Pernyataan diterlontarkan oleh A.M. Fatwa saat memberi sambutan dalam Tasyakuran Regional Anugerah Pahlawan Nasional untuk Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Hamka di Gedung Triarga, Pasar Atas, pekan lalu.
A.M. Fatwa yang juga Ketua Umum Panitia Peringatan Satu Abad Mr.  Sjafruddin Prawiranegara lantas menjelaskan sedikit peran historis kota ini. “Sore tanggal 19 Desember 1948 Pak Sjaf bersama Teuku Mohammad Hasan bertemu di sini (Gedung Triarga). Di sinilah lahir PDRI. Di Halaban itu cuma pengumuman berdirinya PDRI,” singgung A.M. Fatwa.
Dijelaskan juga oleh Fatwa, pihaknya tidak ingin terjebak soal wacana, bahwa Mr. Sjaf adalah Presiden RI ke-2.  “Jangan terkaburkan dengan istilah itu. Tujuan pokok kita adalah sosialisasi kepada seluruh masyarakat, merehabilitasi perjuangan yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin tersebut,” jelasnya lagi. 
Terkait peran Mr. Sjaf dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, politisi kawakan ini kemudian menjelaskan, dalam sejumlah seminar yang berkembang di Jakarta, muncul pendapat menarik. Tuntutan utama PRRI yakni otonomi ternyata terwujud dan terealisasikan  sekarang. “Karena itu Mr. Sjafruddin adalah Bapak Otonomi Daerah,” kata A.M Fatwa menegaskan. (zam)