Sulitnya Mengurus Infrastruktur

Bila melihat perjalanan negara-negara di dunia, agaknya Negara China pantas untuk jadi rujukkan dan teladan, terutama soal kepiawaian negara ini mengurus dan membangun infrastruktur.

Ketika di buka lembaran sejarah Negara China sekitar 25 tahun lalu, China bukanlah apa-apa, hanya sebuah Negara yang terbilang terbelakang. Namun kini, negara itu telah menjelma menjadi raksasa dunia berkat sentuhan dan kebijakan pemerintahnya tepat sasaran dan berkelanjutan.
Ternyata rahasianya, pemerintah China sangat fokus membenahi infrastrukturnya. Pemerintah China mengatakan bahwa sistem pemerintahan dan pertahanannya memang komunis, tapi untuk ekonomi, mereka bebas dan ditunjang infrastruktur memadai.

Jika dibandingkan dengan negara kita, ternyata Indonesia belum ada apa-apanya. Bagaimana Negara ini akan maju jika hanya mengandalkan anggaran infrastruktur yang jumlahnya hanya Rp57 triliun. Apa yang bisa dilakukan hanya dengan Rp57 triliun. Tentunya, itu jauh dari cukup dengan kondisi sekarang ini.
Sepertinya, konstruksi anggaran yang diajukan pemerintah dalam RAPBN 2012, kurang mendukung percepatan pembangunan. Betapa tidak, struktur anggaran masih didominasi belanja pegawai. Dalam RAPBN yang diajukan pemerintah, porsi belanja pegawai mencapai Rp180 triliun. Sementara, belanja modal yang mencakup biaya infrastruktur, hanya Rp122 triliun.
Jika dibandingkan dengan China, di Indonesia ini seluruhnya ada. Sayangnya, semua itu belum dikelola secara baik, tepat dan benar akibat keterbatasan infrastruktur kita.
Padahal, jika infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, pengairan dan lainnya dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya, pastilah dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dalam prakteknya, boro-boro mau meningkatkan kualitas infrastruktur, mengeloa infrastruktur yang ada dan sudah harus ada, pemerintah sedikit agak “memble”. Akibanya, banyak proyek-proyek infrastruktur yang terbengkalai.
Lihatlah sikap Pemprov DKI Jakarta dalam mengurus mega proyek Monorel. Meski proyek ini sudah terbengkalai dari tahun 2004 lalu, namun hingga kini sepertinya Pemprov DKI belum punya langkah pasti terhadap proyek pembangunan kereta satu rel ini. Apalagi, investor yang semula menangani proyek ini, pun sudah menyatakan ketidak-sanggupannya membangun monorel itu.
Di Provinsi Sumbar pun demikian, beberapa proyek pembangunan infrastruktur pemerintah provinsi Sumatra Barat (Sumbar) di Kota Padang, pun sempat terbengkalai akibat lambannya pembebasan lahan, padahal fasilitas tersebut dibutuhkan bagi masyarakat.
Proyek yang sempat terbengkalai itu yakni, peningkatan ruas jalan Simpang Haru-Indarung senilai Rp35 miliar, dua jembatan evakuasi tsunami dari empat yang direncanakan dengan dana Rp4 miliar dan pembangunan rumah susun sewa (rusnawa) senilai Rp24 miliar dan lainnya.
Menurut kesepakatan, dalam tiga proyek tersebut Pemprov Sumbar adalah pihak penyedia dana dan melakukan pembangunan, sedangkan pembebasan lahan adalah kewenangan pemerintah Kota Padang.
Saat itu fakta membuktikan bahwa proyek peningkatan jalan Simpang Haru-Indarung yang sempat terbengkalai akibat pembebesan lahan itu, juga berdampak pada pembangunan empat jembatan evakuasi tsunami yang direncanakan sejak 2006 dan hingga kini baru dua yang telah selesai dibangun yakni yang menghubungkan daerah Pulau Air ke Seberang Palinggam dan dari daerah Pamancuangan ke Seberang Padang.
Begitu pula pembangunan jalan utama Alai ke jalan Padang By Pass yang merupakan jalur evakuasi tsunami, dimana proyek ini sudah seharusnya dirampungkan Pemprov Sumbar jauh-jauh hari, tapi juga sempat terbengkalai karena Pemko Padang tak kunjung tuntas membebaskan lahannya.
Selain itu, pembangunan jalur dua jalan Padang By Pass dari Simpang Lubuk Begalung ke Duku yang direncanakan dikerjakan tahun 2010, juga dikhawatirkan tertunda pelaksanaannya, karena beberapa bangunan yang berdiri di atas lahannya badan jalan tersebut belum dibebaskan Pemko Padang.
Lebih parahnya lagi, di tengah ketidakmajuan perkembangan infrastruktur itu, kabar mengejutkan datang dari Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, beberapa waktu lalu. mengatakan, dana bantuan gempa bumi untuk pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat sebesar Rp3 triliun dari Rp6,4 triliun menguap.
Kabarnya, pada awalnya dana itu ada dan terdapat dalam APBN untuk dana bantuan kepada Sumbar sebanyak Rp6,4 triliun. Dari Rp6,4 triliun, sekitar Rp3,3 triliun untuk bantuan rumah masyarakat itu sudah turun dan telah disalurkan.
Namun, ketika Pemda Sumbar meminta sisanya (Rp3,4 triliun) guna membangun infrastruktur berupa pembangunan 19 gedung perkantoran Pemerintah Daerah Sumatra Barat, dana tersebut tidak ada. (*)