Jangan ditanya tentang kiprah awal H. M Tauhid di partai politik ! Sebab, pria kelahiran Bengkulu 24 Maret 1965 ini dipastikan akan menjawab ; “saya benar-benar awan dan ‘zero’ (tidak memiliki pengetahuan apa-apa) soal partai politik”.
Suami dari Hj Zuraida ini juga tak akan pernah sungkan mengatakan bahwa ia “pemain baru” di kancah politik Sumatera Barat. M Tauhid juga dengan jujur akan mengatakan bahwa karir politikya memang dititi dari ‘zero’ alias nol di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Lantaran merasa zero di kancah politik, makanya ketika Ketua DPD Hanura Sumbar yang saat itu dijabat Basril Taher mengajaknya untuk ikut aktif terlibat di Partai Hanura, H.M Tauhid berupaya menolaknya.
Agar tidak mengecewakan Basril Taher, kala itu ayah dari empat anak ini berupaya menanyakan tentang seputar visi dan misi Partai Hanura. Dari Basril Taher, akhirnya Tauhid mendapat gambaran bahwa awalnya Partai Hanura di Sumbar adalah gerakan moral politik, dimana proses pendiriannya di Sumbar pada tahun 2007 dimulai hanya melalui ajakan dan gerakan moral, bukan dengan uang.
Pernyataan itu kembali didengar oleh H.M Tauhid saat Ketua Umum Partai Hanura Jendral Purn H Wiranto SH berkunjung ke Kota Padang sekitar tahun 2008. Saat itu Wiranto mengatakan, Hanura dimulai melalui ajakan, sebab jika dengan membawa uang, berarti membeli gerakan seperti demonstrasi yang sekarang ini bisa dibeli.
Ajakan tersebut, kata Wiranto, adalah agar hati nurani yang secara sadar dan ikhlas menyadari bahwa diperlukannya suatu gerakan moral yang baru untuk menghadapi kondisi negara Indonesia yang seperti sekarang ini.
Namun bukan H.M Tauhid namanya bila ia lantas percaya saja dengan apa yang dipaparkan oleh Jendral Purn H Wiranto. Tauhid yang memang dikenal vocal, lantas tak sungkan menanyakan pada Wiranto ; “apa betul Partai Hanura akan benar-benar berjuang sesuai hati nurani rakyat”
Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto hanya tersenyum menerima pertanyaan dari M Tauhid itu. Sepertinya, Wiranto begitu menyadari bakal menerima pertanyaan tersebut.
Kepada Tauhid Jenderal kelahiran Yogyakarta 4 April 1947 berupaya mengatakan, bila ia tak memiliki hati nurani, tentu ia dengan mudah akan mengambil alih kekuasaan ketika negara sedang kacau pada tahun 1998 lalu.
Kata Wiranto, menjelang Presiden Soeharto berhenti sebagai Presiden, ia selaku Menhankam/Pangab mendapat semacam “Super Semar”, yakni Instruksi Presiden No 16/1998 tertanggal 18 Mei 1998, yang mengangkatnya sebagai Panglima Komando Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional.
Instruksi Presiden itu memberikan wewenang untuk menentukan kebijaksanaan tingkat nasional, menetralisir sumber kerusuhan. Serta semua menteri dan para pejabat tingkat pusat/daerah diinstruksikan oleh Presiden untuk membantu tugas pokok Panglima tersebut.
Tetapi, kata Wiranto, kendati memegang Istruksi Presiden, ia tidak memanfaatkan peluang tersebut untuk membuka kesempatan baginya mengambil-alih kekuasaan. Malah ketika itu, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat Kasospol menanyakan kepada Wiranto ;“apakah Panglima akan mengambil alih kekuasaan?” Dengan tegas Jenderal Wiranto jawab ; “Tidak. Kita akan menghantar pergantian kekuasaan secara konstitusional,” jawab Wiranto.
Berdasarkan fakta sejarah tersebut, Wiranto ingin mengatakan pada H.M Tauhid, bahwa karena ia masih memiliki hati nurani maka ia tak mau memanfaatkan kesempatan pada saat itu. Wiranto ternyata lebih mengutamakan kepentingan bangsanya ketimbang menuruti ambisi pribadi. Wiranto pun memahami, bahwa dengan mengambil-alih kekuasaan masalah kebangsaan tidak akan terselesaikan, bahkan mungkin lebih buruk lagi.
Setelah mendapat kepastian dari Ketua Umum Partai Hanura Jendral Purn H Wiranto, barulah M Tauhid menyatakan pada Ketua DPD Hanura Sumbar yang saat itu dijabat Basril Taher bersedia bergabung di partai politik itu.
Kala itu, tak terpikirkan sedikitpun oleh pria yang kala itu menjabat Direktur Utama PT Beta Usaha Mandiri Grup ini untuk mengincar posisi strategis di partai politik tersebut. Baginya, berjuang dan mengabdi dengan hati nurani, melebihi dari segala-galanya.
Bersama bergesernya waktu, H.M Tauhid pun tak pernah menyangka, apa lagi berharap akan diserahkan amanah sebagai Bendahara DPD Hanura Sumbar. Pada tahap berikutnya, kakek dari 4 orang cucu ini pun dipaksa Basril Taher untuk maju sebagai Caleg DPRD Sumbar, pada tahun 2009 lalu.
Awalnya H.M Tauhid menolaknya, sebab ia merasa bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di panggung politik Sumatera Barat. Namun, Basril Taher tetap memaksa dan berupaya meyakinkan bahwa H.M Tauhid mampu dan layak untuk menjadi Caleg dari Partai Hanura, bahkan layak untuk duduk menjadi anggota DPRD Sumbar.
Akhirnya, tanpa berfikir tentang nomor urut, M Tauhid pun bersedia maju sebagai Caleg DPRD Sumbar untuk darah pemilihan (dapil I) Padang dan Mentawai. Hal yang luar biasa ternyata diterimanya saat itu.
Kendati M Tauhid berada di nomor urut 2, namun dari hasil rapat pleno terbuka yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, 18 Mei 2009 lalu, ia dinyatakan berhak duduk mewakili Partai Hanura di DPRD Sumatera Barat periode 2009 - 2014. Akhirnya, bersama 54 orang anggota DPRD Sumbar lainnya, H.M Tauhid dilantik pada hari Jum’at, 28 Agustus 2009, di Gedung DPRD Sumatera Barat.
Di sinilah luar biasanya sosok H.M Tauhid !. Kendati ia memulai karir politiknya dari zero, namun berkat kesungguhan dan kegigihannya, dalam waktu sekejap ia mampu tumbuh menjadi sosok politikus yang pantas untuk diperhitungkan. Ia boleh dibilang sosok politikus “from zero to hero”. Paling tidak ini dibuktikan oleh Tauhid dengan terpilihnya ia sebagai Ketua DPD Hanura dalam Musyawarah Daerah (Musda) I Partai Hanura Sumbar, yang dilangsungkan bulan Mei 2010 lalu.
TETAP KOMITMEN
Keberaniannya menentang ‘arus’ tak hanya dilakukan H.M Tauhid kala masih menggeluti dunia bisnis, sebagai Direktur Utama PT Beta Usaha Mandiri Grup. Kendati ia telah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Tauhid pun tetap terus berani untuk mengatakan ‘tidak’ terhadap apa yang dianggapnya bertentangan dengan hati nuraninya.
Kata M Tauhid, Nurani berpihak kepada yang tertindas, itu bukan bagian dari ‘kenabian’, namun juga merupakan tanggungjawabnya sebagai kader Partai Hanura untuk memperjuangkan nilai itu.
Yang pasti, sebagai kader Partai Hanura, H.M Tauhid meyakini kegiatan yang dilakukan berdasarkan hati nurani, akan berbeda dengan kegiatan politik kekuasaan yang cenderung bersifat sesaat.
Hati nurani, kata M Tauhid, selalu membimbing seseorang untuk memperjuangkan yang tertindas dan tidak menempatkan kekuasaan sebagai hal utama. Sedangkan politik selalu berorientasi pada kekuasaan. “Saya tidak jadi besar tanpa hati nurani,” kata H.M Tauhid bertegas-tegas, saat diwawancarai di rumahnya, Minggu 11 Maret 2012.
M Tauhid pun berupaya mengutip ungkapan Imam al Ghazali ; dibalik ketajaman mata hati. “Telah berlalu hari kemarin yang paling dekat dengan saat bersaksi dan berbuat keadilan, sedangkan harimu ini akan bersaksi tentang berbagai perbuatan. Kalau kamu pada hari kemarin telah melakukan kejahatan, maka susullah dengan kebaikan, maka kamu akan terpuji. Janganlah kamu mengharapkan perbuatan baik dari dirimu sampai besok pagi, mungkin pagi itu datang tetapi kamu telah tiada,” kata Tauhid.
Sementara itu, ketika ditanya latar belakang ia mau untuk menjadi anggota DPRD—padahal gaji yang diterima amatlah kecil jika dibandingkan dengan hasil sebagai pengusaha—M Tauhid pun mengungkapkannya secara jujur. Katanya, pertama tentu karena ada kesempatan dan dipercaya Partai Hanura untuk maju menjadi anggota DPRD Sumbar, namun yang terpenting adalah karena ia merasa terpanggil untuk menyuarakan hati nurani rakyat di daerah pemilihan (dapil)nya.
“Meski saya orang sumando Minang, namun saya mengerti benar apa yang yang menjadi jeritan hati nurani rakyat di dapil saya, yaitu Padang dan Mentawai. Saya begitu prihatin melihat nasib masyarakat di Mentawai maupun Kota Padang yang jauh dari sejahtera. Oleh karena itu, untuk menyuarakan hati nurani rakyat kedua daerah ini, saya merasa terdorong untuk menerima amanah sebagai anggota DPRD,” kata H.M Tauhid
MENYIAPKAN LANGKAH 2014
Sebagai langkah awal menyiapkan kekuatan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2013 dan Pemilu 2014, DPD Hanura Sumbar di bawah kepemimpinan H.M Tauhid telah melakukan verifikasi internal.
Kata H. M Tauhid, ini dilakukan untuk membenahi dan mengembangkan mesin-mesin partai di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota hingga kecamatan.
Menurut Tauhid, verifikasi internal yang dilakukan itu merupakan tindaklanjut Instruksi DPP Hanura, menyusul terbitnya UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik.
Dalam UU tersebut, kata Tauhid, seluruh partai yang ada saat ini akan diverifikasi ulang untuk mengikuti Pemilu 2014. ”Memang batas akhir verifikasi sekitar Agustus mendatang. Namun, kami berinisiatif melakukan verifikasi internal lebih dini agar lebih siap dan mampu berbicara lebih baik lagi pada Pemilu 2014 mendatang,” tegas H.M Tauhid. (Tamsir)
0 komentar:
Posting Komentar