"Dalam kegiatan memacu peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastruktur Padang sebagai Kota Metropolitan ditargetkan meningkat lima persen setiap tahunnya dalam periode 2011-2015," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, beberapa waktu lalu
Irwan Prayitno merinci, untuk memacu pertumbuhan pembangunan infrastruktur Padang kota metropolitan itu Pemprov membutuhan dana sebesar Rp13,79 miliar pada 2011 dan Rp15,17 miliar di 2012. Kemudian kata Irwan Prayitno lagi, pada 2013 dibutuhkan tambahan anggaran Rp16,68 miliar, 2014 naik lagi dengan kebutuhan Rp18,35 miliar, sedangkan diakhir periode atau 2015 kebutuhan dana meningkat lagi menjadi Rp20,19 miliar.
“Dengan demikian, dalam lima tahun pelaksanaan kegiatan memacu peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastuktur Padang sebagai Kota Metropolitan, Pemprov Sumbar membutuhkan dana total Rp84,2 miliar,” papar Irwan Prayitno.
Pada bagian lain, dikatakan, untuk membiayai peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal yang ada di Sumbar dalam periode 2011-2015, Pemprov Sumbar membutuhkan dana mencapai Rp51,16 miliar.
Dalam lima tahun periode tersebut diharapkan pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dapat ditingkatkan masing-masing lima persen setiap tahunnya, kata Irwan Prayitno.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno merinci, untuk 2011 dibutuhkan dana mencapai Rp8,38 miliar untuk membiayai melaksanakan kegiatan untuk memacu pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.
Selanjutnya, untuk 2012 kebutuhan dana memacu pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal di Sumbar meningkat menjadi Rp9,21 miliar dan di 2013 kebutuhan kembali naik menjadi Rp10,14 miliar.
Dikatakan, di 2014 kebutuhan dana ini meningkat lagi menjadi Rp11,15 miliar dan 2015 dibutuhkan mencapai Rp12,26 miliar untuk membiayai program dan kegiatan untuk memacu pertumbuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal Sumbar.
Selain itu, kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Provinsi Sumbar juga membutuhkan anggaran pengamanan pantai sebesar Rp295 miliar. Kata Irwan Prayitno, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan anggaran untuk program pembangunan pengendalian banjir dan pengamanan pantai pada 10 titik lokasi dengan perkiraan dana Rp295 miliar.
Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dan pengamanan pantai, ujar Irwan, anggarannya cukup besar. Oleh sebab itu, Irwan berhap dapat dukungan Bappenas dalam alokasi APBN atau dana bantuan hibah luar negeri.
Irwan Prayitno menjelaskan, pembangunan infrastruktur Sumbar cukup banyak membutuhkan anggaran, karena selain pengendalian banjir, juga di bidang pengairan. Khusus pada bidang pembangunan irigasi, ungkap Irwan Prayitno, terdapat pada empat titik, meliputi pembangunan lanjutan irigasi Panti Rao, Kabupaten Pasaman. Kemudian, lanjutan pembangunan irigasi Batang Sinamar dan irigasi Batang Selo di Kabupaten Tanah Datar serta irigasi Bandar Gurun Panjang di Kabupaten Solok.
“Jadi, dari empat titik rencana pembanguan lanjutan bidang pengairan tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp188 miliar,” beber Irwan.
Selain itu, ujar Irwan Prayitno lebih jauh, Sumbar juga memerlukan pelaksanaan program Konservasi dan Air Baku pada lima titik lokasi dengan perkiraan besaran dana Rp91 miliar.
"Kita menyadari untuk realisasi program pembangunan infrastruktur itu, tentu membutuhkan waktu dan perjuangan serta lobi untuk meyakinkan kementerian terkait dan DPR menggolkan anggaran tersebut,' katanya pada wartawan.
Dikatakannya, Pemprov Sumbar menargetkan dalam kurun waktu 2011 - 2015 dapat meningkatkan luas layanan jaringan irigasi seluas 158.600 hektare areal pertanian di daerah ini.
“Jadi, setiap tahun dalam periode 2011-2015 ditargetkan penambahan luas areal pertanian yang dapat dilayani jaringan irigasi masing-masing seluas 31.720 hektar,” terang Irwan Prayitno.
Irwan juga menyebutkan, pembangunan bidang insfrastruktur jalan dan jembatan pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan anggarannya dari APBN.
Sementara itu, ungkap Irwan Prayitno lagi, terkait kondisi jalan negara yang berada di Sumbar umumnya mengalami kerusakan yang cukup parah yang diperkirakan sepanjang 70 persen dari total panjangnya tercatat 1.212,89 km. Kemudian kondisi status jalan provinsi perlu juga dinaikkan status kelasnya menjadi jalan negara.
Irwan Prayitno mengatakan, dalam rangka mengantisipasi rusaknya jalan-jalan, maka Pemprov Sumbar telah melakukan penertiban tonase kendaraan yang melintaas di jalan raya bersama aparat keamanan. (Ant/Ita)
0 komentar:
Posting Komentar